Gaya APA

Elvi, . et al (2016,2015). 1.ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 2.EVALUASI PEMAHAMAN, KECUKUPAN SDM dan TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (PP 71/2010) di KABUPATEN SOLOK SELATAN 3.ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang) 4.PENGARUH PENERAPAN TUNJANGAN KINERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI SURVEI PADA BPS WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT 5.EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN KAS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERENCANAAN KAS DI TINGKAT SATUAN KERJA PADA WILAYAH PEMBAYARAN KPPN PADANG 6.PENGARUH PENGALAMAN, PENGETAHUAN AUDIT DAN SKEPTISISME PROFESIONAL TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Padang dan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman) 7.Kesiapan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual: penelitian pada pemerintah kota solok 8.ANALISIS BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota X) 9.ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA PEMELIHARAAN DALAM REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Padang) 10.PROSES PENGANGGARAN DI INTERNAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2015) 11.PERSEPSI AUDITOR INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP INDEPENDENSI, KEAHLIAN, KECERMATAN PROFESIONAL, KEPATUHAN PADA KODE ETIK, MOTIVASI AUDITOR DAN HUBUNGANNYA DENGAN KUALITAS AUDIT 12.KEADILAN DALAM PERENCANAAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PENDATAAN LAPANGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) 13.ANALISIS PPH PASAL 21 BEBAN GAJI KE-13 PNS PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH 14.ANALISIS KEWAJARAN BELANJA DENGAN PENDEKATAN MODEL ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) PADA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 15.ANALISIS PERKEMBANGAN TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA X 16.ANALISIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 17.ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO) 18.PENGARUH INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, KEPATUHAN PADA KODE ETIK DAN TEKANAN ANGGARAN WAKTU TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN KINERJA (Studi Empiris pada APIP Inspektorat Kota Bukittinggi) 19.ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN BENDAHARA PEMERINTAH DALAM PENYETORAN PAJAK (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kerinci) 20.ANALISIS TINGKAT MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA POLITEKNIK NEGERI PADANG) . : .

Gaya MLA

Elvi, . et al. "1.ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 2.EVALUASI PEMAHAMAN, KECUKUPAN SDM dan TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (PP 71/2010) di KABUPATEN SOLOK SELATAN 3.ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang) 4.PENGARUH PENERAPAN TUNJANGAN KINERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI SURVEI PADA BPS WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT 5.EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN KAS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERENCANAAN KAS DI TINGKAT SATUAN KERJA PADA WILAYAH PEMBAYARAN KPPN PADANG 6.PENGARUH PENGALAMAN, PENGETAHUAN AUDIT DAN SKEPTISISME PROFESIONAL TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Padang dan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman) 7.Kesiapan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual: penelitian pada pemerintah kota solok 8.ANALISIS BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota X) 9.ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA PEMELIHARAAN DALAM REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Padang) 10.PROSES PENGANGGARAN DI INTERNAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2015) 11.PERSEPSI AUDITOR INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP INDEPENDENSI, KEAHLIAN, KECERMATAN PROFESIONAL, KEPATUHAN PADA KODE ETIK, MOTIVASI AUDITOR DAN HUBUNGANNYA DENGAN KUALITAS AUDIT 12.KEADILAN DALAM PERENCANAAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PENDATAAN LAPANGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) 13.ANALISIS PPH PASAL 21 BEBAN GAJI KE-13 PNS PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH 14.ANALISIS KEWAJARAN BELANJA DENGAN PENDEKATAN MODEL ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) PADA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 15.ANALISIS PERKEMBANGAN TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA X 16.ANALISIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 17.ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO) 18.PENGARUH INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, KEPATUHAN PADA KODE ETIK DAN TEKANAN ANGGARAN WAKTU TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN KINERJA (Studi Empiris pada APIP Inspektorat Kota Bukittinggi) 19.ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN BENDAHARA PEMERINTAH DALAM PENYETORAN PAJAK (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kerinci) 20.ANALISIS TINGKAT MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA POLITEKNIK NEGERI PADANG)". : , 2016,2015. Thesis.